REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menilai isu penghinaan Presiden Joko Widodo oleh salah satu menteri di Kabinet Kerja yang terancam diganti sebagai suatu hal yang berlebihan.
"Setelah mempelajari pernyataan yang beredar, sebenarnya istilah penghinaan terlalu berlebihan untuk menyerang yang bersangkutan dengan motif politik bertepatan dengan reshuffle kabinet," kata Natalius Pigai melalui pesan tertulis di Jakarta, Selasa (30/6).
Natalius mengatakan Komnas HAM tentu akan menolak bila benar ada motif politik untuk menyudutkan salah satu menteri terkait isu tersebut, Karena itu, dia berharap Presiden Jokowi tidak mudah terpancing dan tetap menjalankan tugas sebagai kepala negara.
Menurut Natalius, setelah menelaah kata-kata yang diduga berasal dari salah satu menteri yang beredar, pihaknya tidak menemukan adanya penghinaan yang mengandung kekerasan verbal kepada Presiden.
"Kami menemukan pernyataan tersebut mempertanyakan alasan bila yang bersangkutan dicopot dari jabatan menteri," ujarnya.
Terkait adanya kata-kata "Presiden juga tidak tahu apa-apa", Natalius mengatakan bahwa Presiden memang belum sepenuhnya memahami permasalahan yang dihadapi kementerian kecuali keluaran dari kebijakan makro sektoral dan mikro spasial.
"Bahkan bila kita jujur, Presiden mungkin hanya memahami sampai pada tingkat sasaran strategis kementerian. Permasalahan teknis operasional belum tentu dipahami Presiden," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan siap "pasang badan" bagi siapa saja yang menghina Presiden Jokowi. "Sebagai Mendagri, saya siap membela Presiden dari siapa pun yang menghina Presiden, lambang negara," katanya.
Tjahjo mengatakan sebaiknya kritik terhadap Presiden disampaikan secara langsung, bukan melalui media massa terlebih dahulu dengan menggunakan kata-kata yang tidak sopan. "Para pimpinan partai, anggota DPR kalau mau memberikan masukan dan saran secara terbuka kepada media, pers, silakan saja. Tapi jangan kasar kepada Presiden," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika