REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung menegaskan, reshuffle menteri kabinet kerja adalah kewenangan Presiden Joko Widodo. Namun, dalam perjalanan delapan bulan pemerintahan, Jokowi sudah mengetahui para siapa saja yang patut dipertahankan dan diganti untuk memerkuat pemerintahan.

Salah satu yang patut dipertimbangkan akan diganti, menurut Pramono adalah menteri yang sudah terbukti menghina Presiden Jokowi. Sebab, loyalitas pembantu Presiden seharusnya tidak diragukan lagi. Terlebih, menteri memiliki pandangan berbeda dengan Presidennya, bahkan sampau menghina.

”Kalau pembantu Presiden mempunyai pola pikir berbeda dengan Presiden, padahal yang dipilih rakyat adalah presiden, bukan pembantunya, maka beliau punya kewenangan untuk menertibkan yang bersangkutan,” kata Pramono Anung di kompleks parlemen senayan, Selasa (30/6).

Anggota komisi I DPR RI ini enggan membeberkan siapa Menteri yang sudah menghina Jokowi.

“Tidak etis (diungkap), nanti biar Presiden sendiri yang menyampaikan, pokoknya Presiden dan Wakil Presiden sudah tahu,” tegas Pramono.

Namun, apapun yang akan diputuskan Jokowi terkait Menteri yang dinilai tidak loyal ini, Pramono meyakini Presiden pasti sudah memiliki pertimbangan mendalam dan untuk kebaikan pemerintahan kedepan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika