REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan apresiasi terhadap sekolah kepala daerah PDIP. Namun, ICW mengimbau agar materi antikorupsi juga masuk dalam kurikulum sekolah tersebut.

"Kami minta materi antikorupsi dimasukan dalam kurikulumnya," kata peneliti hukum ICW Donal Fariz di Jakarta, Senin (29/6).  Donal mengatakan selain sekolah kepala daerah, PDIP juga harus membuat sekolah antikorupsi.

Menurut dia, hal itu guna membentuk kader-kader PDIP yang mampu bertanggung jawab kepada rakyat dan bangsa serta dipercaya oleh masyarakat.  "Bukan hanya sekolah pilkada tapi juga sekolah antikorupsi," ujar Donal.

Donal berharap sekolah kepala daerah yang dilakukan oleh PDIP dapat menjadi contoh partai lain. Ia menilai selama ini partai tidak memberikan pendidikan kepada kadernya terutama saat pilkada berlangsung.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuka sekolah partai calon kepala daerah di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Ahad (28/6) kemarin. Sekolah partai itu diikuti oleh sejumlah calon kepala daerah yang akan maju dalam pilkada serentak dan para calon tersebut dibekali pengetahuan untuk memenangi pilkada mulai dari cara berkomunikasi, cara berkampanye, hingga politik anggaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika