REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa KPK Yudi Kristiana menyatakan aset milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mencapai ratusan miliar rupiah sehingga butuh ketelitian untuk memverifikasi harta tersebut untuk dimasukkan dalam dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Sekarang kasus TPPU dengan tersangka PK MZ (Muhammad Nazaruddin) sedang dalam penyelesaian verifikasi antara peristiwa pidana dan asetnya yaitu antara kedudukan Pak MZ sebagai anggota dewan dan kepemilikan asetnya, baru dirunut dan diikuti alat bukti yang mendukung terkait aset yang disangkakan yaitu tindak pidana pencucian uang, karena asetnya banyak sekali hingga ratusan miliar," kata Yudi Kristiana dalam diskusi media di gedung KPK Jakarta, Senin (29/6).
Hingga saat ini masih ada sejumlah perkara Nazar yang ditangani KPK, antara lain adalah dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pelaksanaan proyek PT Duta Graha Indah dan TPPU Pembelian Saham PT Garuda.
Yudi sendiri sudah ikut menangani kasus ini sejak awal kasus Nazaruddin terkuak pada tahun 2011. Yudi juga ikut dalam tim satuan tugas (satgas) yang menangani kasus suap pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan terdakwa mantan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh.
"Saya masih jadi salah satu jaksa yang menangai perkara TPPU itu, dan sekarnag sedang berjalan memverifikasi aset yang di-TPPU-kan. Kenapa lama? Karena banyaknya asetnya, dan memang banyak sekali, baik berupa tanah, rekening, rumah, aset-aset perusahaan," tambah Yudi.
Namun KPK menurut Yudi juga sudah memblokir sejumlah harta Nazaruddin.
"Kalau rekening sudah diblokir, aset juga diblokir dan tim jaksa sudah ada kesepahamahan dengan penyidik mengenai tindaklanjuti kasus ini. Tentang progress-nya suatu saat akan disampaikan," tambah Yudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
