REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Hanura tak mempersoalkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambahkan jatah menteri dari partai politik (parpol) utama pendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum Hanura, Nurdin Tampubolon mengatakan, partainya akan taat dengan apa pun keputusan pemerintah terkait reshuffle

"Reshuffle itu hak preogratif presiden. Kami (Hanura) itu kan cuma pendukung. Apapun keputusan presiden kami pasti dukung," kata dia, Senin (29/6).

Namun, dia menyarankan, agar presiden menunjuk menteri baru yang berorientasi pada kinerja di ekonomi pembangunan. Nurdin juga tak mempermasalahkan latar belakang menteri yang mungkin akan ditambah nantinya.

Menurutnya, menteri berlatar belakang parpol atau profesional sama saja. Ia menilai menteri dari kalangan partai politik (parpol)sebenarnya tak kalah dengan profesional. Sebab, saat ini, banyak profesional yang mengikatkan diri untuk mengembangkan diri ke dalam partai politik.

Hanya saja, menteri dari parpol dinilai lebih menguntungkan, karena dianggap punya dukungan dalam setiap program yang membutuhkan persetujuan eksekutif dan legislatif.

Sebelumnya, rencana perombakan kabinet kembali menguat. Bahkan, PDI Perjuangan, sebagai partai utama pendukung pemerintah, sudah mengenalkan satu nama calon menteri yang akan menggantikan salah satu menteri yang saat ini menjabat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika