REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar meminta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ditunda hingga Juni 2016. Permintaan ini berdasarkan berbagai faktor dan melihat berbagai perkembangan kondisi yang terjadi saat ini.
"Jangan dipaksakan menggelar Pilkada serentak tahun ini, tapi harus diselesaikan dulu persoalan sekarang," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar versi Aburizal Bakrie, Ridwan Hisjam, kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (27/6).
Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat Partai Golkar mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk tidak melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember tahun ini. Pertama, KPU belum bisa menyelesaikan Peraturan KPU yang menerima seluruh aspirasi partai politik. Alasan kedua karena KPU dianggap bermasalah setelah diserahkannya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
"Karena itu DPR meminta harus ditindaklanjuti oleh pihak hukum. Kalau itu terjadi maka dalam waktu satu bulan ini maka otomatis KPU tidak punya legalitas atau kepercayaannya di mata masyarakat akan turun," ucapnya.
Jika hal itu terjadi, lanjut dia, maka harus dilakukan kembali proses pemilihan KPU, meski waktunya belum selesai. "Seperti proses di KPK, untuk memproses di KPU butuh waktu. Padahal, partai harus mendaftar paling lambat 26 Juli. Kalau dipaksakan, saya khawatir pelaksana daripada Pilkada langsung secara serentak tidak punya kredibilitas," tuturnya.
Alasan lain menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu adalah anggaran pelaksanaan itu juga dipaksakan melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena dana dari APBN tidak ada. "Termasuk, dana untuk badan pengawas di desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, serta dana keamanan yang dinilai masih kurang," kata Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar wilayah Jatim tersebut.
Tidak itu saja, ia juga mengaku khawatir jika Pilkada serentak dipaksakan digelar, namun ada persoalan hukum di tubuh komisionernya. "Kalau di tengah jalan terjadi sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan dana sudah terlanjur cair, terus bagaimana pertanggung jawabannya?," ucap eks Ketua DPD Golkar Jatim tersebut.
Karenanya, ia mengingatkan sebelum yang dikhawatirkan terjadi maka Pilkada serentak tidak dipaksakan, terlebih tahun ini baru pertama kali digelar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
