REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan pemerintah harus menjelaskan rencananya soal dana bantuan partai politik (parpol). Pemerintah, kata Fahri, tidak perlu takut dengan sentimen publik untuk mengungkap alasan perlunya dana bantuan parpol.

"Pemerintah ngomong dong, nanti tiba-tiba tidak jadi, takut, karena publik sentiment negatif," tegas Fahri di kompleks parlemen senayan, Jumat (26/6).

Menurut Fahri, pemerintah yang selama ini berjalan seperti menjadikan opini publik sebagai acuan kebijakan. Hal itu harus diubah.

''Presiden harus berani mengatakan apa adanya yang dinilai benar. Sebab, kalau pemerintah tidak dapat mengatur uang yang masuk ke parpol, justru di situlah awal terjadi korupsi,'' kata Fahri menerangkan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, pemerintah memang perlu mengatur dana yang masuk ke parpol. Ini menjadi langkah awal dari pemerintah untuk memberantas korupsi.

''Jadi, pemerintah harus menjelaskan persoalan dana parpol secara jelas. Jelaskan! Ini datanya, ini APBN kita, kebutuhan kita, paparkan ke publik," kata Fahri mengingatkan.

Ia berharap Presiden Jokowi tidak menjadi pengecut dengan tidak mau menjabarkan soal dana parpol ini tapi tiba-tiba melalui menterinya mengatakan tidak setuju dengan dana parpol.

Padahal, kata dia, wacana penambahan dana parpol pertama kali digulirkan pemerintah sendiri. Jadi, Presiden harus berani menjelaskan latar belakang rencana pemberian dana parpol ini. "Paparkan ke masyarakat, puaskan hati publik," kata Fahri menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika