REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai mekanisme pengawasan adalah kunci untuk menyikapi dana bantuan partai politik. Sebelumnya, dana bantuan parpol direncanakan akan mengalami peningkatan sekitar 10 kali lipat.
"Kelihatannya Pak jokowi sih lagi memanjakan Parpol, sebenarnya karena sudah disetujui oleh Menteri Tjahjo, mekanisme kuncinya di pengawasan," kata Hendri di Gedung Dewan Pers Jakarta, Jumat (26/6).
Menurut Hendri, jika dana bantuan partai politik ini diperbesar 10 kali lipat, auditnya harus lebih keras agar memperjelas penggunaan dana bantuan ini dan tujuannya apa.
"Harusnya kalau diperbesar 10 kali ya auditnya harus lebih keras. Ini parpol-parpol ini ngapain aja kemudian tujuannya apa itu juga harus jelas," katanya.
Misalnya, kata dia, yang harus dijelaskan adalah fungsi parpol untuk melakukan pendidikan politik pada warga negara. Jika memang parpol ini tidak berhasil memberikan pendidikan politik, seharusnya ada konsekuensinya.
"Jika partai tersebut tidak berhasil menjalankan fungsinya, ya ini harus dievaluasi dong," katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan alokasi anggaran untuk bantuan dana partai politik senilai 10 kali lipat lebih besar dari yang ada saat ini kepada Presiden.
"Kita mengajukan untuk meningkatkan 10 sampai 20 kali lipat dari yang ada sekarang. Kalau PDI Perjuangan sekarang terima Rp 2 miliar, jadi kita akan menerima Rp 20 miliar," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri Jakarta, Rabu (24/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika