REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- DPD Partai Golkar Sumatera Barat (Sumbar), versi Agung Laksono resmi membuka pendaftaran untuk penjaringan calon gubernur di daerah itu, sesuai dengan hasil kesepakatan (islah) antara dua kubu berseteru di tingkat pusat, Jumat(26/6).
"Kita lebih dulu membuka pendaftaran dari kubu Aburizal Bakri, karena waktu yang tersisa sudah semakin sempit," kata Plt Sekretaris DPD I Golkar Sumbar versi Agung, Alirman Sori, Jumat (26/6).
Menurut dia, pendaftaran tersebut akan terus dibuka hingga 3 Juli 2015 dan diharapkan banyak calon yang mendaftar.
"Mekanismenya, kita menjaring semua calon yang mendaftar hingga 3 Juli, kemudian pada 5 Juli diadakan rapat pimpinan daerah khusus. Dalam rapat itu, semua calon akan menyampaikan visi dan misinya untuk dinilai tim. Selanjutnya 7 Juli akan ditetapkan calon definitif yang akan direkomendasikan ke DPP," katanya.
Dia mengatakan, calon yang akan direkomendasikan itu paling banyak lima orang. Sori menjelaskan, sesuai kesepakatan (islah), masing-masing kubu boleh mengirimkan anggota sebagai tim penjaringan calon kepala daerah.
"Untuk tingkat DPP, masing-masing kubu mengirimkan lima anggota untuk tim, sementara untuk DPD Partai Golkar provinsi dan kabupaten/kota masing-masing menyiapkan tiga anggota sebagai tim seleksi," katanya.
Di tingkat DPD provinsi dan kabupaten/kota menurut dia, tim seleksi boleh membuka pendaftaran secara terpisah.
"Nanti, calon yang terdaftar di masing-masing tim tersebut akan direkomendasikan ke pusat untuk kemudian dilakukan survey," katanya.
Menurutnya, DPP Partai Golkar telah memutuskan untuk pendaftaran dan survey, calon yang mendaftar tidak akan dikenai biaya.
Tim seleksi DPD Partai Golkar versi Agung Laksono menurut dia diketuai oleh Ketua Harian, Muslim Kasim dengan Wakil Ketua Yusman Kasim dan Sekretaris Osmiati.
Wakil Ketua tim seleksi, Yusman Kasim mengatakan, pihaknya akan menerima dan memperlakukan sama semua calon yang mendaftar ke Golkar, termasuk jika itu berasal dari DPD Partai Golkar versi Aburizal Bakrie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika