REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan belum akan meminta jatah kursi menteri jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan kabinet. Politikus senior PDI Perjuangan  Pramono Anung mengatakan, ditunjuk atau tidak, kader partainya untuk hadir di kursi kabinet adalah hak dan kewenangan presiden.

Anggota Komisi I di DPR itu menegaskan, partai tak sekalipun meminta jatah menteri kepada presiden. Meskipun Jokowi diusung oleh partainya.

"Yang pertama, PDI Perjuangan tidak pernah meminta (jatah menteri)," kata Promono, saat ditemui di Parlemen, Kamis (25/6).

Memang, diungkapkan mantan Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan belakangan muncul pernyataan soal permintaan lima jatah kursi dari PDI Perjuangan. Jatah tersebut, disampaikan Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah. Kata dia, lima menteri dari PDI Perjuangan itu dengan melihat komposisi dan penguasaan suara fraksinya di Parlemen.

Seperti diketahui, meskipun PDI Perjuangan adalah partai utama penyokong pemerintahan saat ini, namun jatah kadernya di kabinetnya sama dengan partai pendukung lainnya. Padahal, PDI Perjuangan punya suara Parlemen terbanyak karena menang saat Pemilu 2014.

Namun, ungkapan Basarah itu ditentang oleh Pram. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan, ungkapan tersebut bu-kanlah suara partai. Sebab, jika mengatasnamakan partainya, hanya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri atau Sekjen Hasto Kristyanto yang berhak menyampaikan.

"Sikap resmi partai akan disampaikan ketua umum atau sekjen," ujar dia.

Pram juga menyampaikan, terkait perombakan menteri adalah kewenangan presiden. Meskipun, saat ini Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla masih rutin bertemu untuk membahas pemerintahan. Pram pun mengaku kerap ikut beberapa kali jika pembicaraan berlangsung.

Akan tetapi, diungkapkan Pram, belum pernah sekalipun ada permintaan agar PDI Perjuangan menambah jatah kursinya di kabinet.

"Yang kedua, saya belum pernah dengar sama sekali permintaan itu, dalam pertemuan," sambung Pramono.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika