REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pramono Anung mengatakan PDIP tidak perlu melobby Presiden Joko Widodo untuk menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi.

"PDIP tidak perlu lobby Jokowi untuk batalkan dana aspirasi," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/6).

Pramono menegaskan secara terbuka PDIP sudah menentukan sikap untuk menolak dana aspirasi yang nilainya mencapai Rp 20 Miliar per anggota DPR tersebut. Menurut Pramono, dalam peryataan Jokowi di berbagai kesempatan mengenai eksekutif, legeslatif, sudah jelas tidak dibenarkan over leapping tugas eksekutif dan legislatif.

"Kami setuju dengan pendapat Jokowi. Sikap PDIP ini juga akan disampaikan secara langsung ke Presiden Jokowi," ujar Pramono.

Pramono menambahkan, PDIP kini khawatir program UP2DP itu akan memunculkan adanya penyalahgunaan kewenangan. Dana aspirasi ini juga dikhawatirkan akan masuk dalam kantong-kantong anggota DPR sendiri, lanjut Pramono.

"Selain itu, akan terjadi disparitas pembangunan antara pulau Jawa dengan luar Jawa, karena pembangunan akan banyak terpusat di pulau Jawa saja," kata Pramono. Menurut dia, seharusnya pembangunan sudah mulai berpusat di luar pulau Jawa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika