REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan punya tanggung jawab atas kinerja pemerintahan saat ini. Karena itu, anggota fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Aria Bima mengatakan, partainya akan wajar jika mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak pengisi kabinet.
Politikus di Parlemen itu kembali menegaskan, Jokowi adalah presiden dari partainya. Tentu bukan persoalan jika partainya juga ikut mengoreksi dan memberikan saran atas kinerja serta kebijakan pemerintah.
"Termasuk untuk reshuffle (perombakan kabinet). Itu wajar," kata anggota Komisi VI DPR itu saat ditemui di DPR, Jakarta, Kamis (25/6). Meskipun merasa berhak atas saran kepada presiden mengenai ganti pasang menteri, namun Aria menolak jika saran tersebut menjadai paksaan. Sejatinya, menurut dia, pecat angkat para menteri adalah hak mutlak presiden.
Ditanya soal adakah nama-nama yang disorongkan oleh PDI Perjuangan ke meja presiden untuk menggantikan sejumlah menteri saat ini? Aria menjawab sebenarnya ada. Tapi, dia mengaku tak berhak menyampaikan. "Kalau toh ada nggak saya sampaikan," ujar dia.
Apalagi, Aria mengatakan presiden sampai hari ini belum juga sampai pada keputusan untuk mengganti pasang para pembantunya. Yang ada saat ini kata dia, menjelang satu tahun memimpin pemerintahan, Jokowi sudah memasuki waktu evaluasi kinerja para menteri.
Aria pun mengungkapkan jika acuannya untuk melihat kinerja para menteri, waktu setahun dirasa cukup. Itu artinya kata dia, pada Agustus atau September mendatang, presiden sudah punya dasar penilaian untuk merombak para pembantunya.
Jika presiden menjadikan waktu setahun itu untuk merombak menterinya, PDI Perjuangan menyarankan agar menguatkan kinerja tim ekonomi. Dikatakan Aria, partainya serius dengan selalu mengkaji kebijakan perekonomian ala Jokowi saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika