REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar memprioritaskan pengentasan terhadap minimal 80 daerah yang kini masuk kategori tertinggal. Daerah-daerah itu diproyeksi menjadi daerah maju dari 122 daerah pada 2019 nanti.
Demikian pula, Kementerian Desa PDTT akan mempercepat pembangunan 39.091 desa tertinggal dan 17.268 desa yang dianggap sangat tertinggal.
“Program itu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Targetnya, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal menjadi 7,24 persen pada tahun 2019," kata Menteri Marwan, Senin (22/6).
Kementerian Desa PDTT juga memiliki program menurunkan persentase penduduk miskin daerah tertinggal menjadi 14 persen serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekira 69,59 persen.
“Yang paling penting juga, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, inovasi, kreativitas, dan mampu menerapkan teknologi yang tepat. Setelah itu, barulah mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat,” ujar Menteri Marwan.
Konsentrasi daerah tertinggal di Indonesia ada pada 122 daerah. Yakni, Sumatera sebanyak 19 kabupaten, Jawa dan Bali sebanyak 6 kabupaten. Disusul kemudian, Kalimantan, sebanyak 12 kabupaten. Sulawesi, 18 kabupaten. Nusa Tenggara, sebanyak 26 kabupaten. Maluku, ada 14 kabupaten. Terakhir, Papua sebanyak 33 kabupaten.
Sehingga, lanjut Menteri Marwan, harus segara ada upaya kebijakan mengurangi kesenjangan dengan percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan potensi dan pengembangan kawasan transmigrasi yang lebih mandiri.
Adapun, jumlah pengangguran sebanyak 5,41 persen dari 7,25 persen rata-rata nasional. Keluarga pengguna listrik PLN sekira 63,9 persen dari 72,4 persen rata-rata nasional. Kemudian, total desa yang tidak terjangkau sinyal seluler sebanyak 47,97 persen dari 32,11 persen rata-rata nasional.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Minimal, daerah tertinggal sudah punya akses dengan kawasan yang perekonomiannya sudah berjalan. Sehingga terjadi pertukaran nilai ekonomi masyarakat,” ujar Menteri Marwan.
Politisi PKB ini melanjutkan, pihak mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan. Misalnya, melalui Pemenuhan SPM sesuai dengan kondisi geografis Desa dan penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa.
“Saya menginginkan adanya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Kemudian, berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika