REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar tidak dapat diterapkan pada tahun ini. Ia mengaku kecewa dengan dinas perhubungan dan transportasi Jakarta.
"Saya juga pesimistis (penerapan ERP) kalau melihat tindakannya itu, Kadishub (Benjamin Bukit) kemungkinan akan diganti kita sedang evaluasi," kata Ahok sapaan akrab Basuki di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/6).
Sebelumnya Ahok memang sering mengungkapkan tidak menyukai kinerja Kadishub yang baru dilantik pada awal tahun lalu. Saat ini Ahok juga tengah menyeleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon dua yang setingkat dengan kepala dinas.
Meskipun jalan berbayar tidak dapat diterapkan tahun ini. Basuki mengatakan akan tetap melaksanakan terobosan baru ini, untuk penerapannya, Ahok mengaku juga masih menunggu datangnya bus tingkat untuk dapat beroperasi di Jakarta.
Dengan datangnya bus tersebut, maka warga dapat menggunakan bus bertingkat jika akan diterapkan jalan berbayar. Sebelumnya Ahok menginginkan ERP mulai berjalan pada sebelum 2016, namun pengerjaannya hingga kini masih terhalang. "Kita akan tetap jalan, tapi kan bus tingkat belum datang," ujar Basuki.
Sebelumnya dua perusahaan yang telah melakukan uji coba sistem ERP yakni Kapsch (Swedia) di Sudirman dan Q-Free (Norwegia) di Kuningan.
Dalam percobaan tersebut, hingga 98 persen yang dipasang di gate entry dapat mendeteksi On Board Unit (OBU) yang dipasang di beberapa kendaraan yang melintas melewati gate tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika