REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mengeluarkan 10 rekomendasi kepada Pemerintah Jokowi- JK. Rekomendasi dikeluarkan usai Rapat Kerja Nasional I Pemuda KNPI pada 12 hingga 14 Juni 2015 di Sheraton Media Hotel, Jakarta.
"Rakernas merupakan ajang konsolidasi DPD 1 dan seluruh OKP yangg berhimpun di bawah naungan Komite Nasional Pemuda Indonesia,"kata Ketua Pelaksana Rakernas Chaeruddin kepada Republika, Ahad (14/6) malam.
Chaerudin mengatakan, Rakernas tersebut menghasilkan rekomendasi terhadap pemerintahan yang dibacakan langsung oleh Ketua Umum KNPI Muhammad Rifai Darus. KNPI meminta kepada pemerintah agar rekomendasi hasil Rakernas DPP KNPI ditindak lanjuti oleh pemerintahan dibawah kepemimpinan Jokowi-JK.
Berikut isi rekomendasi tersebut yang akan disampaikan kepada Pemerintah Jokowi-JK :
1. KNPI mendesak pemerintah untuk lebih memberikan prioritas dalam kebijakan dan penganggaran bagi dunia kepemudan dalam rangka meningkatkan SDM, kepemimpinan, patriotisme, kreativitas, pengembangan seni dan kebudayaan, serta penguatan ideologi Pancasila kepada pemuda Indonesia melalui KNPI.
2. KNPI mendesak Pemerintahan JOKOWI-JK untuk konsisten melakukan pemberantasan korupsi. KNPI memandang rakyat masih mencintai dan terus mendukung KPK untuk memberantas korupsi, karena itu dalam hal pemilihan Calon Pimpinan KPK, KNPI mendesak Pansel untuk bekerja secara independen dan profesional.
3. KNPI mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap UU KUHP dan KUHAP demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.
4. KNPI mendesak kepada Pemerintah dan Bank Indonesia untuk segera melakukan langkah-langkah nyata dan efektif dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah teradap dolar di antaranya dengan memperbaiki defisit neraca berjalan (curent account) serta mewajibkan penggunakan rupiah untuk transaksi di dalam wilayah NKRI.
5. KNPI mendesak Pemerintah untuk tidak menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar.
6. KNPI mendesak pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang puasa sampai lebaran.
7. Dalam rangka membangun kadaulatan pangan, KNPI mendesak Pemerintah untuk melakukan revitaslisai peran Bulog.
8. KNPI mendesak kepada Pemerintah untuk melakukan konsolidasi lahan secara komprehensif serta menangani resolusi konflik lahan dengan mempertimbangkan aspek keadilan termasuk keberadaan masyarakat adat.
9. KNPI mendesak pemerintah untuk menjaga netralitas dan situasi keamanan yang kondusif dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.
10. KNPI mendesak Pemerintah untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan energi yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan mudah diakses oleh masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika