REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mendesak Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan agenda reformasi TNI. Apalagi, presiden berencana menjalankan reorganisasi TNI.

"Kami mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan agenda reformasi TNI yang belum dijalankan dalam rencana reorganisasi TNI," kata Poengky dalam siaran persnya kepada Republika, Kamis (11/6).

Sebagai lembaga pertahanan dan keamanan negara, ia mengungkapkan TNI membutuhkan reformasi untuk meningkatkan kemajuan dan keefektifan kinerja.

Kata dia, Presiden Joko Widodo semestinya mendorong reorganisasi TNI yang akan dilakukan dengan memfokuskan pada sejumlah agenda reformasi TNI yang bersifat urgen, tapi hingga kini belum juga dijalankan.

Dalam konteks ini, ujarnya, Presiden perlu meninjau ulang rencana menghadirkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI.

Jabatan tersebut dianggapnya tidak sesuai dengan misi reorganisasi yang diwacanakan Jokowi. Justru dinilainya sebagai suatu bentuk kemunduran reformasi TNI karena kurang efektif dan tidak terlalu penting.

Ia menambahkan sejalan dengan itu, yang paling penting lagi Presiden harus memprioritaskan reformasi peradilan militer dan restrukturisasi komando teritorial. Dua hal ini harus menjadi agenda utama reorganisasi TNI pada masa pemerintahannya saat ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika