REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menilai swasembada pangan sulit dilakukan. Ia mengatakan, ada beberapa alasan yang menyebabkan swasembada pangan sulit dilakukan. Di antaranya tidak adanya pertambahan jumlah lahan dan belum tersedianya bibit unggul yang dapat meningkatkan hasil panen.
"Jadi dari data-data ini sulit mengatakan kita swasembada pangan. Jadi kalo lihat data itu sulit. Kita harus benahi," ujar Zulkifli Hasan dalam sambutannya dalam acara seminar nasional dengan tema Kedaulatan Pangan Untuk Kemandirian Bangsa dari Yogyakarta untuk Indonesia di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Rabu (10/6).
Ia menjelaskan, rakyat miskin hanya memiliki sawah seluas 0,3 hektar. Karena alasan ekonomi, akhirnya sawah tersebut mereka jual sehingga makin banyak lahan pertanian yang dikonversi menjadi yang lain.
Ia melanjutkan, alasan lain yang menyebabkan swasembada pangan sulit dilakukan karena irigasi belum dibenahi dan waduk belum diselsaikan. Selain itu, distribusi pupuk berkualitas juga belum merata.
Menurut ketua umum PAN ini, untuk mewujudkan swasemba pangan maka Indonesia tidak boleh tergantung dengan beras saja. Produk lainnya seperti jagung, gandum, gula, kedelai juga harus dipastikan tidak impor. Namun, jika melihat kondisi saat ini yang masih banyak impor maka untuk menuju kedaulatan pangan masih jauh dari harapan.
"Harga jual diatur, harga produksi tidak bisa dikendalikan seperti pupuk dan obat-obatan pembersih hama. Sementara harga jual dipatok. Tidak ada jalan menuju swasembada pangan," katanya.
Hari ini, Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menghadiri seminar nasional kedaulatan pangan untuk kemandirian bangsa dari Yogyakarta untuk Indonesia di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Selain acara seminar juga dihadirkan bazar produk petani singkong dan UMKM binaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY.
Pada akhir seminar ditandatangani deklarasi gerakan bersama dari Yogyakarta Untuk Indonesia oleh ketua MPR, tokoh masyarakat, akademisi, aktivis LSM dan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
