REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Amin mengaku kecewa sekaligus geram dengan minimnya kehadiran para Kepala Dinas dalam sidang paripurna DPRD, Rabu (10/6). Soalnya, paripurna membahasan agenda terkait pandangan fraksi tentang laporan APBD tahun 2014 yang harus dicermati dan ditanggapi oleh setiap dinas.
"Semestinya mereka hadir, saya akan tegur keras, somasi bahkan akan menyidang mereka, kecewa sudah pasti," ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Rabu (10/6).
Menurutnya, dirinya akan meminta Sekretaris Daerah (Sekda) untuk membuat surat teguran tertulis kepada semua Kepala Dinas yang tidak hadir dalam sidang paripurna tersebut. Diketahui, hanya tiga pimpinan dinas yang hadir dalam kegiatan itu.
Amin mengatakan, pada Kamis besok, ia akan memanggil Sekda untuk segera mengirimkan surat teguran tersebut. Kejadian seperti itu tidak boleh terulang lagi. "Jika ada alasan urgen dan jelas kenapa tidak hadir, maka bisa dimaklumi tapi kalau masih di daerah harus ditunda," katanya.
Wakil Ketua DPRD NTB, Mahally Fikri mengaku Kepala Dinas serta anggota DPRD yang tidak hadir di sidang paripurna merupakan masalah. Oleh karena itu, dirinya menghimbau agar mereka lebih memperhatikan sidang-sidang yang ada. "Ini memang menjadi masalah. Oleh karena itu, dirinya akan melihat hukuman apa yang akan diberikan," ungkapnya.
Menurutnya, beberapa Kepala Dinas dan anggota DPRD sudah mengkonfirmasi tidak bisa hadir dalam sidang. Mereka memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, karena itu mewakilkan kepada sekretaris.
Wakil Ketua Badan Kehormatan, Jazuli akan melakukan evaluasi dan menindak anggota dewan yg tidak masuk tanpa alasan yang jelas. Termasuk memberikan sangsi sesuai mekanisme yang ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
