REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pada masa lampau ada kebijakan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan. Itulah yang menyebabkan terjadinya bencana saat ini.
Dia menyebut kebijakan itu terjadi pada sekitar 1960-1970an. Artinya, kebijakan itu terjadi pada masa akhir kepemimpinan presiden pertama Sukarno dan awal kepemimpinan orde baru yang dipimpin Presiden Suharto.
"Pada era Ekonomi Indonesia 1960-1970an terjadi illegal logging oleh pengusaha kayu dan dibabat jutaan hektare hutan dengan bangga. Itulah timbul masalah besar lingkungan kita," katanya saat menyampaikan sambutannya dalam Indonesia Green Infrastructure Summit (IGIS) 2015 di di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (9/6).
Menurut JK, saat terjadi banjir besar terjadi di Jawa dan Kalimantan, baru disadari kesalahan sebenarnya dilakukan oleh manusia sendiri. "Pengalaman adalah guru yang terbaik," ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga menyampaikan kegeramannya tatkala kayu dari dalam negeri dijual sebegitu murahnya dan dieksploitasi para perusahaan besar. Seharusnya, hal ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya Indonesia.
JK menyadari masih banyak kekurangan yang dijalankan pemerintah terkait pengelolaan infrastruktur, sumber daya alam, sungai, dan usaha pertanian. Pengelolaan yang tidak sesuai dengan lingkungan itu harus diperbaiki dan dijalankan secara praktis.
"Bicara green infrastruktur, maka kita bicara pada hal yang mendasar, baik jalan, pelabuhan, air dan listrik. Semua mengacu pada sustainable dan langkah yang perhatikan masa depan yang baik," ungkapnya.
Hal ini dibutuhkan kerja sama dengan World Bank dan juga dunia. "Ketika saya di Tokyo, ada yang tanya kenapa Indoensia tidak jaga tropical forest Indonesia? Saya tanya, anda lah yang beli kayu Indonesia dengan harga murah pada 1960-1970an. Maka ini tanggung jawab bersama. Ini tidak ingin kita ulangi lagi," tegas JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
