REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Masuknya tahun ajaran baru sekolah, membuat Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Deni Sutisna, khawatir. Pasalnya, datangnya tahun ajaran baru sekolah itu akan meningkatkan jumlah pengangguran di desanya. "Ya tahun ajaran baru datang, pasti ada yang menganggur," kata dia.
Apalagi, kata dia, lowongan perkerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan pelajar yang lulus dan sudah memasuki usia kerja. Namun, menurut Deni, industri yang masuk ke kawasan desanya sudah memprioritaskan warga asli desa Sukamukti.
Dia menyebutkan, total keluarga di desanya sekitar 3.400 keluarga. Sedangkan, total warga yang sudah mendapat hak pilih, yakni sekitar 9.000 jiwa. Dia mengatakan, sekitar 10 persen dari total itu, masih menganggur. "Sekitar 10 persen dari 9.000 memang masih menganggur,” tutur dia.
Biasanya, lanjut dia, mereka yang tidak mendapatkan kesempatan bekerja di industri, melakukan pekerjaan serabutan di kawasan desa tersebut. "Biasanya ikut kerja lepas, serabutan," ucap dia.
Sementara itu, terkait kondisi tenaga kerja di Majalaya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Rukmana mengatakan, menurunnya tingkat produksi dari industri tekstil di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, telah mengurangi jumlah perekrutan tenaga kerja di perusahaan tekstil di Majalaya. Akibatnya, jumlah pengangguran di Kecamatan Majalaya pun meningkat.
"Perekrutan tenaga kerja di industri tekstil Majalaya tidak seleluasa pada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin industri tekstil di sana produksinya lagi menurun sehingga perekrutan tenaga kerjanya tidak leluasa seperti sebelumnya," tutur Rukmana.
Warga asli Kecamatan Majalaya pun menjadi korban hingga akhirnya menjadi pengangguran akibat kondisi tersebut. Padahal, berdasarkan Perda nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, perusahaan di Majalaya, harus mengutamakan warga lokal terlebih dahulu.
Rukmana menambahkan, ada beberapa hal perusahaan tidak merekrut warga lokal Majalaya. Pertama, karena memang warganya tidak berminat. Apalagi, menurut dia, jarang ada warga yang ingin bekerja di bagian operator. "Ini mungkin saja kurang diminati oleh pemuda di Majalaya," tutur dia.
Rukmana memang tidak memiliki data pasti terkait jumlah pemuda yang belum mendapatkan pekerjaan. Meski begitu, ia yakin, pada prinsipnya perusahaan di Majalaya sudah mengikuti aturan yang dikeluarkan, yakni Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.
Kedua, kebutuhan perusahaan terhadap kualifikasi yang diminta itu memang tidak ada. Dalam kondisi ini, jika memang pelamar yang berstatus warga Majalaya tidak memenuhi kualifikasi dan kriteria, maka perusahaan bisa memilih tenaga kerja dari luar Majalaya.
"Kalau misalnya kualifikasinya tidak memenuhi syarat, ya baru bisa memilih di luar dari tenaga kerja lokal yang ada di daerah tersebut," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
