REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sebanyak 20 perwakilan Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) merekomendasikan Ketua Presidium Pusat MA IPNU Hilmi Muhammadiyah untuk meramaikan bursa calon Ketua Umum PBNU dalam Muktamar NU ke-33.
"Kami merekomendasikan Ketua Presidium Pusat Majelis Alumni IPNU Dr Hilmi Muhammadiyah menjadi calon ketua umum dalam Muktamar Ke-33 NU di Jombang pada 1-5 Agustus," kata Ketua MA IPNU Polewali Mandar, Sulwesi Barat, Arsyad, saat membacakan Rekomendasi Halaqoh Nasional MA IPNU di Surabaya, Jatim, Ahad (7/6).
Namun, rekomendasi juga berlaku untuk semua kader MA IPNU untuk menjadi calon pemimpin NU di semua tingkatan di setiap wilayah (provinsi) dan cabang (kabupaten/kota) untuk mencegah 'naturalisasi' pengurus NU.
Rekomendasi lain, kepemimpinan Tanfidziyah harus memperhatikan rekam jejak kaderisasi NU, sedangkan kepemimpinan Rais Aam harus merupakan ulama yang faqih (alim), munadzdzim (organisatoris), muharrik (penggerak), mutawari, dan mukhlis.
"Muktamar jangan menjadi arena kontestasi yang memberi dampak merugikan bagi NU sebagai organisasi ulama," kata Arsyad yang juga Ketua PCNU Polewali Mandar itu saat membacakan butir keputusan halaqoh bertajuk 'Kepemimpinan Ulama dalam Organisasi Ulama (NU)' itu.
Oleh karena itu, Majelis Alumni IPNU mengharapkan Muktamar NU memperkokoh sistem kaderisasi dengan merumuskan kriteria kepemimpinan yang memberikan aksentuasi pada kaderisasi formal secara komprehensif dan hal itu masuk dalam AD/ART NU.
Selain itu, perlu ada reposisi IPNU pasca-Muktamar sebagai badan otonom (banom) NU yang menjadi garda terdepan dalam proses kaderisasi NU dan menjadi penopang regenerasi NU.
MA IPNU juga merekomendasikan perlunya mempertegas hubungan IPNU dan PMII menyangkut wilayah garapan kaderisasi NU pada tingkat perguruan tinggi dan perawatan kader setingkat mahasiswa, sekaligus pengembangan profesi kader lokal.
Dalam halaqoh yang juga dihadiri 141 peserta yang juga alumni IPNU dari Jawa itu, para peserta juga mengharapkan 'miniatur NU' di lingkungan IPNU yang mampu menerima berbagai kader lintas partai dan profesi itu menjadi tradisi NU pada masa depan.
Selain itu, para alumni IPNU itu pun mengharapkan peserta muktamar (muktamirin) tidak perlu berdebat tentang mekanisme pemilihan, apakah AHWA (tak langsung) atau pemilihan langsung, maka hal terpenting adalah perlunya niat baik untuk mekanisme apapun.
Menanggapi dukungan MA IPNU se-Indonesia untuk pencalonan dirinya dalam Muktamar Ke-33 NU itu, Ketua Presidium Pusat MA IPNU Dr Hilmi Muhammadiyah menyatakan 'bismillah' bila mendapatkan tugas dari NU.
"Saya terharu, karena rekan-rekan se-Indonesia juga berjanji akan mengamankan rekomendasi itu dalam Muktamar Ke-33 NU di Jombang, apalagi kader IPNU yang menjadi pimpinan NU ada pada 18 wilayah (provinsi) dan 60-an cabang (kabupaten/kota)," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
