REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, tiga kepala staf angkatan memiliki peluang yang sama untuk menjadi Panglima TNI yang baru, menggantikan dirinya.
"Namun, calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden. Apakah tradisi pergantian Panglima TNI dilanjutkan atau tidak. Saya kira ini disesuaikan dengan kebutuhan," katanya usai melakukan rapat Persiapan Latihan Penanggulangan Teroris, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (4/6).
Menurutnya, kandidat perwira tinggi bintang empat memiliki peluang untuk menjabat nomor satu di institusi TNI.
"Tiga kepala staf angkatan memiliki kriteria yang sama karena UU mengatur hal itu. Panglima TNI akan digantikan oleh kepala staf angkatan atau mantan kepala staf angkatan yang masih aktif," jelasnya.
"Mereka (kepala staf angkatan) sudah melalui uji kompetensi, sehingga tidak diragukan lagi kompetensinya," ujarnya.
Sebelumnya DPR meminta Presiden Jokowi untuk segera menyerahkan nama calon Panglima TNI, untuk menjalani fit and proper test di Komisi I DPR.
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang TNI, panglima diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan DPR dan dalam pasal 13 ayat 6, calon panglima disampaikan paling lambat 20 hari sejak diterima oleh DPR.
Jenderal TNI Moeldoko akan memasuki masa pensiun pada Juli 2015 mendatang. Namun karena DPR akan mulai reses mulai 10 Juli hingga awal Agustus, maka DPR meminta Jokowi menyerahkan nama pengganti Moeldoko paling lambat 19 Juni.
Seperti diketahui, jabatan Panglima TNI diberikan secara bergilir ke tiga angkatan. Sebelum Jenderal TNI Moeldoko yang berasal dari Angkatan Darat, Panglima TNI dijabat oleh Laksamana Agus Suhartono yag berasal dari Angkatan Laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika