REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana mulai mencari sosok pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengatakan, panglima TNI yang baru tak harus berasal dari Angkatan Udara (AU).

Dia menjelaskan, Undang-Undang memang mengamanatkan agar ada rotasi dalam penggantian panglima TNI. Namun demikian, menurut dia, tak ada keharusan rotasi dilakukan berurutan, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut kemudian Angkatan Udara dan kembali lagi ke Angkatan Darat.

"Itu tergantung kebutuhan politik pertahanan dari Presiden," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (3/6).

Dalam Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, kata dia, diatur bahwa panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. 

Adapun Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang saat ini menjabat adalah perwira tinggi angkatan darat. Ia menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang berasal dari Angkatan Laut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika