REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Militer Universitas Padjadjaran, Muradi berpendapat, lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tiga opsi untuk membahas kebijakan TNI soal mengenakan jilbab dalam atribut seragamnya.
"(Opsi ini) di Undang-undang pun tidak ada yang mengatur, tidak pernah disebutkan," katanya dihubungi Republika, Rabu (3/6).
Opsi pertama, hanya di daerah tertentu saja Muslimah TNI dapat mengunakan seragam dengan jiblab. Kedua, TNI dapat membentuk bagian lini khusus yang menganjurkan anggotanya memakai jilbab. Opsi ketiga, dengan melegalkan pemakaian jilbab.
Menurutnya, opsi pertama adalah yang paling mencerminkan ke Indonesiaan. Kondisi itu dilandasi tiga hal, yakni TNI adalah simbol negara berada dalam posisi di daerah yang netral.
Landasan kedua, menyangkut soal kemudahan oprasional. Ia mencontohkan, jika melihat negara negara di timur tengah. Tentara wanita tidak dianjurkan memakai jilbab karena berkaitan dengan simbol negara.
"Karena sebagai implementasi mereka yang bukan sebagai negara agama. Tidak sepenuhnya pembolehan jilbab itu sendiri, termasuk negara Iran,"katanya. Pilihan ketiga berhubungan dengan integrasi nasional bahwa TNI Polri adalah satu-satunya aset bangsa yang tidak terpecah-pecah.
Muradi berpandangan, ketiga opsi tersebut merupakan pilihan terbaik dari pililihan terburuk yang ada. Menurutnya, opsi pilihan tersebut yang harus kemudian dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia. Kecuali, kata dia, TNI berkenan mendirikan batalion khusus yang membelehkan anggotannya untuk mengenakan jilab. "Misalnya batalion yang mengatasi ancaman ideoligi negara lewat agama,"ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
