REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Golkar hasil Munas Ancol, Lawrence Siburian mengungkapkan, hingga kini, belum ada pembahasan lebih lanjut terkait pendaftaran partai berlambang beringin tersebut di Pilkada 2015. Pihaknya juga belum menentukan kepengurusan mana yang akan didaftarkan di pilkada serentak pada akhir tahun 2015.
“Kesepakatan yang ditandatangani Sabtu pekan lalu hanya titik awal. Kedua kubu memang sama-sama menginginkan agar Golkar ikut pilkada. Namun, belum ada tindak lanjut dari kesepakatan itu,” ujarnya saat dihubungi ROL, Selasa (2/6).
Dia menegaskan, kesepakatan pada Sabtu (30/5), hanya bersifat terbatas dan bukan merupakan islah secara permanen. Terkait dengan teknis menghadapi Pilkada oleh Golkar dan pembentukan tim penjaringan calon legislatif (caleg) di daerah belum sempat dibahas.
“Kedua agenda itu mendesak untuk dibahas. Sebab, kami tetap harus berpegang pada Undang-undang (UU) Pilkada yang sudah ada,” katanya.
Dia menambahkan, usai kesepakatan pada Sabtu, belum ada jadwal pembahasan yang ditentukan kedua belah pihak. Namun, ia memperkirakan, akan ada pertemuan atau pembahasan pada pekan depan. “Terkait DPP mana yang akan didaftarkan juga belum kami tentukan. Kami masih menanti proses selanjutnya,” tegas Lawrence.