REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan penilaian terhadap kinerja menteri kabinet harus dilakukan secara obyektif dan adil.
"Menilai kinerja menteri harus dilihat dari program kerjanya mulai dari perencanaan hingga implementasinya," kata Hendrawan Supratikno, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (1/6).
Hendrawan Supratikno mengatakan hal itu menanggapi wacana "reshuffle" kabinet terutama terhadap menteri dari tim ekonomi.
Menurut Hendrawan, kelemahan kabinet yang dapat dicermati publik adalah para menteri bekerja dengan visi yang belum satu, indikasinya pernyataan di antara para menteri saling berlawanan.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, koordinasi di antara menteri juga masih lemah, misalnya dalam upaya menjaga daya beli masyarakat menyusul kenaikan harga yang tarifnya ditentukan oleh pemerintah, seperti tarif kereta, harga elpiji, premium, dan sebelumnya harga beras naik.
Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun mengatakan, penilaian terhadap menteri kabinet seharus dilihat dari kinerjanya, bukan dari latar belakangnya parpol atau profesional.
Menurut dia, menteri yang kerjanya baik harus diapresiasi tanpa melihat latar belakang parpol atau profesional.
Ia melihat, menteri di tim ekonomi tidak semuanya memiliki kinerja kurang baik. Miskbakhun melihat, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro memiliki kinerja baik.
Ia menjelaskan, APBN Perubahan 2015 disampaikan Pemerintah melalui Menteri Keuangan pada Januari 2015, dimana pertentangan antara dua kekuatan di DPR yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) masih panas.
Namun, usulan APBN Perubahan yang disampaikan Pemerintah melalui Menteri Keuangan dapat berjalan lancar.
"Bahkan, pembahasannya berjalan sangat lancar, hanya satu bulan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika