REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menetapkan dan memberikan penghargaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun anggaran 2014 sebagai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kamis (28/5).

Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar mengatakan hasil pemeriksaan yang dilakukan laporan keuangan NTB sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP), telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.

Menurutnya, pemberian opini LKPD didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Efektifitas Sistem Pengendalian Intern.

Ia menuturkan, BPK telah memeriksa laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas LKPD Provinsi NTB. Pemeriksaan tersebut meliputi pendapatan dengan realisasi sebesar Rp 2,79 Triliun dari anggaran sebesar Rp 2,92 triliun.

Selain itu, belanja dan transfer dengan realisasi sebesar Rp 2,61 triliun dari anggaran sebesar Rp 2,90 triliun dan total aktiva sebesar Rp 11,96 triliun dan total passiva sebesar Rp 11,96 triliun. Serta anggaran belanja senilai Rp 2.438,09 miliar direalisasikan senilai Rp 2.159,30 miliar atau 88,57 persen.

Menurutnya, anggaran belanja tersebut dibiayai dari pendapatan transfer senilai Rp1.672,37 miliar atau 59,95 persen dan pendapatan asli daerah senilai Rp 1.115,06 miliar atau 39,97 persen. Sementara itu, pendapatan daerah mengalami trend kenaikan senilai 17,22 persen dan belanja 2014 mengalami penurunan senilai 0,01 persen.

“Penurunan belanja tersebut terjadi pada belanja bantuan sosial sebesar 45,88 persen, belanja bantuan keuangan sebesar 42,57 persen, belanja modal sebesar 6,10 persen, dan belanja tak terduga sebesar 95,24 persen dibandingkan anggaran 2013,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika