REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD, Farouk Mohammad mengkritisi sistem parlemen yang ada di DPR. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan anggota DPR di parlemen adalah pendekatan partai politik (parpol). Sehingga nasib bangsa Indonesia hanya ditentukan para ketua umum parpol.

Ia mengatakan, meskipun anggota DPR melihat ada kebenaran dalam suatu fenomena, mereka tidak bisa langsung bersepakat dengan kebenaran tersebut. "Mereka harus lapor dulu kepada ketua fraksi atau ketua Parpol masing-masing," ucap Farouk, Kamis (28/5).

Karena itu, menurutnya, nasib Indonesia selalu ditentukan pada pandangan ketua umum Parpol. Ia juga menilai tidak semua anggota DPR bekerja sesuai amanat rakyat.

Atas pandangan tersebut, dia berharap DPD bisa diberikan wewenang lebih dalam upayanya memberikan kesejahteraan pada masyarakat-masyarakat daerah. Tidak hanya sekadar memberi masukan saja pada DPR.  Tapi kalau DPD diberi kewenangan lebih, pasti DPR tidak mau. Karena nanti pekerjaan di DPR jadi tidak sama dengan yang diharapkan," imbuh dia.

Farouk menyatakan akan terus berusaha mengoptimalisasi wewenang DPD, terutama ketika berkaitan dengan kepentingan daerah. Optimalisasi kewenangan ini harus melingkupi tiga hal, yaitu fungsi pengawasan, penganggaran, dan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan hajat daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika