REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yasonna Laoly sering kalah di PTUN, Sekjen DPP Partai Golkar versi Munas Bali pertanyakan kelayakannya masih menjabat sebagai menteri.

Sekjen DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham, mempertanyakan kelayakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, yang masih menjabat sebagai menteri hingga saat ini. Idrus yang ditemui pada Rabu (27/5) sore di Kantor DPD Golkar, Pegangsaan, Jakarta Pusat, mempertanyakan kelayakan tersebut lantaran Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM sering kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut Idrus, selain memastikan secara resmi jika Partai Golkar ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah, putusan PTUN juga melindungi Partai Golkar dari intervensi secara berkesinambungan dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Idrus menuturkan apabila Partai Golkar akan mencapai suatu islah dan Yasonna Laoly masih bersikukuh melakukan banding, perlu dipertanyakan apa maksud dan tujuan dari Menteri Hukum dan HAM tersebut.

Idrus menerangkan kalau konsep yang disampaikan sudah diparaf oleh kedua kubu, baik kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono. Idrus juga menjelaskan jika Rabu kemarin seharusnya sudah ada pertemuan, namun, karena para tokoh sedang sibuk maka dijadwalkan kembali pada hari Minggu nanti. Idrus juga menyayangkan apabila ada satu dari kedua pihak yang sudah memberikan paraf tidak konsisten, akan mencemarkan nama para tokoh yang ada di kubu tersebut.

Idrus menambahkan jika pemerintah, sesuai Undang-Undang, sudah seharusnya memperkuat partai politik dan bukan sebaliknya, serta menyayangkan sikap Menkumham. Yasonna Laoly yang selama ini selalu kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam berbagai persoalan, membuat Idrus juga mempertanyakan kelayakan Yasonna Laoly yang masih menjabat sebagai menteri. "Masih layakkah orang seperti itu masih menjadi menteri," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika