REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk melakukan lelang jabatan bagi pejabat eselon dua.
"Saat ini ada beberapa jabatan di pemerintahan yang kosong. Nantinya para kandidat akan diseleksi oleh pansel, sehingga orang-orang yang duduk benar-benar memiliki kredibilitas," kata Wakil Wali Kota Padang Emzalmi di Padang, Rabu.
Ia mengatakan, selain mencari pejabat yang berkompeten di bidangnya, pejabat tersebut juga harus memiliki visi dalam pemberdayaan pegawai dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Hal ini selaras dengan 10 program wali kota kita," katanya.
Ia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan untuk membentuk pansel yang direncanakan terdiri atas tim ahli dan badan seleksi daerah.
Selain itu, pihaknya juga membutuhkan keterlibatan pihak luar seperti perguruan tinggi sebagai tim independen, untuk berpartisipasi memberikan masukan berupa penilaian kepada calon pejabat tersebut.
"Ada empat jabatan yang akan dilelang yakni Kepala SatPol PP, Kepala Dinas Pasar, Dirut PDAM, dan Kepala DPKA," katanya.
Pengamat birokrasi dan pemerintahan, Rusdi Lubis mengatakan, mutasi merupakan hal biasa dilakukan untuk kepentingan organisasi. Hanya saja, lanjutnya, yang mesti menjadi perhatian dalam proses mutasi adalah kompetensi calon pejabat yang akan menduduki posisi tersebut.
"Untuk menyelenggarakan lelang ini, Pemkot sebaiknya mengikuti aturan yang berlaku, ini difungsikan sebagai pijakan dalam melakukan penyeleksian itu, apalagi ini untuk mengisi jabatan eselon dua," katanya.
Ia mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkot Padang, dan berharap pejabat yang dihasilkan dari seleksi tersebut adalah orang yang berkompetensi di bidangnya.
"Jika penempatan tidak sesuai kompetensi, Menpan dan Reformasi Birokrasi dapat membatalkan SK yang dibuat oleh wali kota," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika