Selasa 26 May 2015 22:37 WIB

KPK Puji Risma

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Foto: Republika/Wihdan H
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya memberikan apresiasi kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya, terutama dalam hal mewujudkan good governance di lingkungan pemerintah yang dipimpinnya.

"Bu Risma ini wali kota yang pantas menjadi panutan. Sosoknya sederhana dan apa adanya. Banyak kepala daerah yang belajar kepada Bu Risma," kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja di acara seminar antikorupsi bertema "Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan" yang digelar di Pemkot Surabaya, Selasa (26/5).

Dalam seminar tersebut, tampil sebagai pembicara, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, Pakar Hukum Universitas Surabaya, Ganjar Laksamana serta Sri Budiarsih, agen SPAK (Saya, Perempuan Anti Korupsi) dengan moderator Hesti Armiwulan, mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM).

Seminar tersebut merupakan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemkot Surabaya dan "Australia Indonesia Partnership for Justice" (AIPJ) dan sangat beraura perempuan.

Adapun pesertanya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perempuan di lingkungan Pemkot Surabaya, mulai kepala dinas, pegawai, hingga camat.

Adnan mengatakan seminar kali ini berupaya mengoptimalkan peran perempuan agar tercipta tatanan masyarakat yang bersih dan bebas dari korupsi, sehingga pengaruh positif ini, tidak hanya bagi anak dan suaminya, melainkan juga masyarakat yang lebih luas.

Sebagai tindak lanjut, kata dia, KPK akan memberikan pelatihan bagi para perempuan untuk menjadi agen SPAK pada Rabu (27/5) di Hotel Sheraton Surabaya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan semangat antikorupsi itu diimplementasikannya di lingkungan Pemkot Surabaya. Seringkali, ketika ada acara yang melibatkan SKPD, Risma mengingatkan untuk tidak sekali-kali tergoda korupsi karena sanksi berupa tindakan tegas sudah menunggu.

Ia memberikan contoh bila ada temuan seperti dugaan kasus pungutan liar yang beberapa waktu lalu ikut menyeret institusi Satpol PP Surabaya, wali kota langsung meresponsnya.

"Kita kumpulkan kepala Saptol PP dari kelurahan dan kecamatan. Kita undang semua. Saya ngomong untuk apa kalau punya harta banyak tetapi hidup tidak tenang," tegasnya.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement