REPUBLIKA.CO.ID, SERANG –- Komisi I DPRD Provnsi Banten meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten rano Karno untuk segera bertindak terkait kisruh video Sekretaris Daerah (Sekda) di youtube dengan judul ‘Sekda Ajak Masyarakat Rampok APBD Banten'. Komisi I Bahkan meminta Rano untuk memikirkan ulang posisi Sekda Banten, Kurdi Matin.

“Kalau ada persoalan tersebut, harus dipikirkan ulang. Kalau orang itu bermasalah dan isu-isu negatif melekat pada orang tersebut, ya harus dihindari,” kata Ketua Komisi I DPRD Banten, Zaid Elhabib, saat ditemui di gedung DPRD Banten, Serang, Selasa (26/5).

Menurut Zaid, jika keadaan tetap dipertahankan seperti ini, maka pembangunan di Banten akan terhambat dan tentunya kondisi tersebut akan merugikan masyarakat Banten. “Kalau kita menaruh orang baru yang tidak sesuai tempatnya, maka akan memperhambat kinerja di instansi orang tersebut,” ungkapnya.

Zaid pun menyarankan agar Rano lebih selektif dalam menempatkan orang di posisi strategis. Karena, merotasi pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten merupakan kewenangan dirinya yang sebentar lagi akan menjabat Gubernur Banten definitif.

“Sebelum mengangkat orang, harus dilihat orang tersebut. Jangan sampai menimbulkan persoalan baru ditempat kerjanya. Karena yang kita harapkan, orang tersebut mampu mempercepat kinerja,” tegasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, masyarakat Banten dihebohkan oleh beredarnya video di youtube dengan judul 'Sekda Banten Ajak Masyarakat Rampok APBD'. Dalam video tersebut, Sekda Banten, terlihat sedang berbincang dengan beberapa orang terkait dana APBD Banten.

Ikuti Whatsapp Channel Republika