REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Majelis Ulama Indonesia menilai pemerintah berkewajiban menstabilkan perekonomian masyarakat. Hal itu perlu dilakukan lantaran masyarakat kini dinilai sudah diambang kesenjangan sosial.
"Pemerintah sebaiknya melindungi masyarakat dari fluktuasi harga yang timbul karena ketidakpastian harga minyak," kata Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia Cholil Nafis saat dihubungi Republika Online (ROL), Senin (25/5).
Cholil menilai dampak kebijakan migas akan terlihat dari kondisi masyarakat Indonesia. Misalnya, menjadi ragu-ragu dalam berbisnis sehingga ekonomi melambat.
Dia menjelaskan, kewajiban pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui intervensi harga-harga kebutuhan pokok dan melindungi fundamental terhadap ekonomi nasional.
"Ya gas dan minyak sesuai ajaran Islam itu milik rakyat sehingga pemerintah berkewajiban untum kedaulatan minyak dan Gas,"ujar Cholil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
