REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lumbung Informasi Rakyat (Lira) berharap calon Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai yang kini tengah digodok oleh Kementerian Keuangan, tidak berasal dari TNI dan Polri. Hal itu untuk menghindari semakin tingginya celah-celah penyelundupan.
Presiden Lira, Jusuf Rizal menilai kelemahan bea cukai di lapangan saat ini justru banyak ditimbulkan dari oknum penegak hukum, khususnya yang mengawasi perairan. Dengan ditempatkannya TNI-Polri dalam posisi Dirjen Bea Cukai, dikhawatirkan justru akan memperlebar celah-celah kelemahan penyelundupan.
"Penempatan dari anggota jangan sampai justru menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang lebih tinggi, yang tentunya akan berimbas pada hilangnya pemasukan negara," ujarnya.
"Penyelundupan justru banyak dilatarbelakangi oleh oknum-oknum penegak hukum. itu perlu dilihat, kalau saya lebih cenderung Kemenkeu tetap memasukkan Dirjen Bea Cukai dari internal yang memililki visi kuat," katanya, Senin (25/5).
Ia mengakui, memang tidak semua anggota TNI maupun Polri memiliki perangai jelek. Namun ketika masuk dalam sebuah sistem, langkah pencegahan dikhawatirkan akan sulit dilakukan lebih maksimal karena banyaknya oknum bermain.
"Tidak semua aparat bea cukai itu jelek, tidak juga angkatan itu pasti jelek, permasalahannya adalah ketika masuk sebuah sistem, apalagi di titik-titik penyelundupan aparat itu sering bermain," jelasnya.
Menurutnya, celah-celah penyelundupan ke Indonesia harus bisa semaksimal mungkin ditutup. Sebab dalam waktu dekat akan berlaku masayarakat ekonomi asean (MEA), besarnya potensi penyelundupan pastinya akan sangat merugikan negara.
Rizal menilai, seharusnya pelibatan TNI-Polri justru dimaksimalkan pada pembentukan Satgas Pemberantasan Bea Cukai dibawah komando Kemenkopolhukam. Terlebih selama ini Bea Cukai memiliki sejumlah kendala, salah satunya keberadaan kapal patroli yang mencukupi, dimana TNI dan Polri memilikinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
