REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi dikukuhkan menjadi Guru Besar Bidang Ilmu Pembangunan Ekonomi Industri dan Kebijakan Publik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional (Unas) di Jakarta, Sabtu (23/5).
Acara ini dihadiri sejumlah tokoh, yakni Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum Partai Golkar (Munas Bali) Aburizal Bakrie, Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua Komisi DPR Rambe Kamarul Zaman, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan mantan wakil presiden Try Sutrisno, serta sejumlah rektor universitas negeri.
Dalam pidato berjudul "Pembangunan Ekonomi Industri dan Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat", Menteri Yuddy mengungkapkan, industri sebaiknya dikembangkan bukan untuk mengejar ketertinggalan atau bertarung dengan negara-negara industri terkemuka dunia, seperti Jepang, Amerika Serikat, Jerman, atau Kanada.
Menurut Yuddy, Indonesia harus berani mengambil keputusan mengembangkan industri yang memiliki keunggulan komparatif. Kemudian, industri demikian mesti bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli rakyat, memperluas lapangan pekerjaan, dan melibatkan penduduk dalam kegiatan ekonomi yang luas. Ini untuk menghasilkan devisa nasional yang sebesar-besarnya.
Menurut politisi Partai Hanura ini, perlu strategi untuk restorasi ekonomi Indonesia. Setidaknya, ada lima langkah solusi. Pertama, mengubah paradigma pembangunan ekonomi agar seimbang yakni dari pro-pasar (produsen) menjadi pro-rakyat (konsumen).
Kedua, prioritas pada pendidikan. Ketiga, mengembangkan pengolahan energi terpadu. Keempat, keteladanan Presiden hingga pejabat terendah. Kelima, efisiensi anggaran.
Rektor Unas El Amry Bermawi mengatakan Yuddy Chrisnandi yang kini berusia 47 tahun, merupakan guru besar termuda di Unas. Yuddy juga merupakan guru besar ke-18 dari Unas. Yuddy menekuni dunia ilmu ekonomi industri selama lebih dari 20 tahun sebagai dosen Unas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika