REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi terbatas Undang-Undang Pilkada dinilai akan memberi dampak buruk pada capaian pembahasan program legislasi nasional (prolegnas) 2015. Sebab, sampai saat ini, DPR juga belum melakukan pembahasan RUU yang termasuk dalam prolegnas prioritas tahun ini. Hingga masuk masa sidang keempat, baru 2 draf RUU yang masuk di pembahasan Badan Legislatif (Baleg).

Peneliti Institute for Justice Reform (ICJR), Anggara mengatakan kinerja legislasi DPR hingga saat ini masih rendah. Belum satupun RUU yang berhasil dibahas oleh anggota DPR RI. Kalau revisi terbatas UU Pilkada dimasukkan sebagai prioritas oleh Baleg, maka akan berdampak pada capaian dari RUU prioritas lainnya.

"Sangat bisa berdampak pada RUU yang lain," kata dia pada Republika, Jumat (22/50).

Menurut Anggara, melihat kondisi pelaksanaan pilkada serentak akan dimulai akhir tahun ini, revisi UU Pilkada kemungkinan besar akan diprioritaskan penyelesaiannya. Diprediksi, pembahasan revisi UU Pilkada ini akan dilakukan secara marathon untuk mengejar tahapan pelaksanaan pilkada Juli nanti. Akibatnya, untuk pembahasan RUU yang lain akan sedikit dikesampingkan.

Dalam prolegnas prioritas 2015, sebanyak RUU rencananya akan dibahas tahun ini. Namun, jumlah sebanyak itu kemungkinan besar tidak akan tercapai. Menurut Anggara, DPR harus mengurangi jumlah RUU Prioritas agar capaian sesuai dengan target yang diinginkan.

"Kalau tidak dikurangi, justru pembahasan akan buru-buru, dan itu hasilnya tidak akan maksimal," tegas Anggara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika