Jumat 22 May 2015 08:30 WIB

Fahri Hamzah: Pansel KPK Harus Cari Capim KPK yang tak 'Haus' Jabatan

Red: Bilal Ramadhan

Foto: Republika/Wihdan

Alun-alun Aspirasi. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberikan paparan saat peresmian Partisipasi Publik Pembangunan Alun-Alun Demokrasi di area Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/5). (Republika/Wihdan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dapat memilih calon pimpinan KPK figur yang kompeten dan berjiwa negarawan.

"Pansel Calon Pimpinan KPK hendaknya dapat memilih figur yang mengutamakan inetelektual bukan yang mengutamakan otot. Figur yang bekerja profesional dan bukan yang haus jabatan," kata Fahri Hamzah di

Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (21/5).

Fahri Hamzah mengatakan hal itu ketika diminta tanggapannya perihal Presiden Joko Widodo telah mengumumkan Pansel Calon Pimpinan KPK yang seluruhnya kaum perempuan. Menurut Fahri, Pansel Calon Pimpinan KPK hendaknya dapat bekerja dengan teliti dan cermat dalam menseleksi bakal calon pimpinan KPK.

Jika komitmen Pansel Calon Pimpinan KPK ingin menyelamatkan KPK, menurut dia, maka Pansel harus memilih figur calon yang kompeten dan berjiwa negarawan. "Pansel jangan memilih orang memiliki nafsu kekuasaan, sehingga akan bernafsu menangkap orang, termasuk menjebak dan mempermalukan

orang," katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, Pansel Calon Pimpinan KPK dalam menyeleksi calon pimpinan KPK, benar-benar dengan pendekatan penegakan hukum dan bersikap adil. Menurut dia, KPK yang diberikan kewenangan besar seharusnya melaksanakan tugasnya didasarkan atas penegakan hukum dan komitmen untuk menyelamatkan negara dari praktik korupsi.

"Pimpinan KPK yang akan dipilih, jangan sampai menggunakan kewenangan besar KPK melampiaskan kebencian terhadap lawan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan nama-nama Pansel Calon Pimpinan KPK yang seluruhnya kaum perempuan. Mereka adalah:

1. Destry Damayanti, ahli ekonomi keuangan dan moneter.

2. Eni Nurbaningsih, pakar hukum tata negara Kepala Badan

Pembinaan Hukum Nasional.

3. Harkristuti Harkrisnowo, pakar hukum pidana dan HAM, Kepala

Badan Pengembangan Manusia Kemenkum.

4. Betti Alisjahbana, ahli IT dan manajemen.

5. Yenti Garnasih, pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang.

6. Supra Wimbarti, ahli psikologi SDM dan pendidikan.

7. Natalia Subagyo, ahli tata negara pemerintahan.

8. Diani Sadya Wati, ahli di Bappenas.