Rabu 20 May 2015 16:28 WIB

Wapres: Rohingya Ditampung, Bangladesh Harus Pulang

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani
Imigran suku Rohingya dari Myanmar berada di perhu mereka yang terdampar di perairan Desa Simpang Tiga, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Aceh, Rabu (20/5).
Foto: Antara/Syifa
Imigran suku Rohingya dari Myanmar berada di perhu mereka yang terdampar di perairan Desa Simpang Tiga, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Aceh, Rabu (20/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tak hanya pengungsi Rohingya yang ditampung oleh Indonesia saat ini. Namun, juga terdapat pengungsi dari Bangladesh yang ikut melarikan diri dari negaranya.

Ia menegaskan untuk sementara keduanya akan ditampung di Indonesia dengan pertimbangan kemanusiaan. Namun, ia menegaskan untuk pengungsi asal Bangladesh harus segera kembali ke negaranya sebab mereka memutuskan mengungsi untuk mencari kehidupan yang lebih baik lantaran kondisi perekonomian di negara tersebut, bukan karena tekanan politik seperti yang dialami pengungsi Rohingya.

"(Pengungsi) Rohingya oke kita tampung tapi nanti kita usahakan di mana mereka mendapat dicarikan negara yang cocok," jelas Kalla, Rabu (20/5).

Sebelumnya, berdasarkan data UNHCR dan IOM, Deputi Seswapers Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar juga menyebutkan sebagian besar para pengungsi yang mendarat di Indonesia adalah laki-laki yang berasal dari Bangladesh.  

"Mereka bukan pengungsi karena tekanan politik tapi ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik. Tentu tidak bisa diperlakukan seperti pengungsi yang perlu dicarikan solusi bersama untuk menanganinya," jelas Dewi.

Dewi mengatakan para pengungsi yang berasal dari Bangladesh tersebut harus dipulangkan kembali ke negaranya. Untuk memfasilitasi kepulangan mereka, juga diperlukan kerjasama dengan pemerintah Bangladesh.

Menurut Dewi, data terakhir jumlah pengungsi yang tercatat berada di Indonesia yakni sebanyak 1300 pengungsi. Sedangkan, 700 di antaranya merupakan warga Bangladesh yang siap dipulangkan.

"Tapi tentu tergantung pada berapa cepat pemerintah Bangladesh menanganinya," tambah dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement