Selasa 19 May 2015 16:18 WIB

Temui Wapres, Kedubes Yaman Minta Bantuan

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Winda Destiana Putri
Militan Houthi dan anti-Houthi bentrok di Yaman.
Foto: Reuters
Militan Houthi dan anti-Houthi bentrok di Yaman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik di negara Yaman hingga kini masih berlangsung. Akibatnya, warga Yaman harus merasakan imbas dari rusaknya berbagai fasilitas umum dan lainnya.

Kondisi ini pun memaksa Kedutaan Besar Yaman untuk meminta bantuan kepada negara lain, termasuk Indonesia. Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedubes Yaman, Ahmed Sayyad, siang ini menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres.

"Kami telah berdiskusi dengan Wapres terkait kemungkinan dilakukannya bantuan kemanusiaan melalui Palang Merah Indonesia, karena situasi politik di Yaman serta krisis kemanusiaan saat ini benar-benar dalam kondisi darurat dan membutuhkan bantuan kemanusiaan, peralatan medis, dan lainnya," jelas dia usai menemui JK, di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (19/5).

Menurut dia, Wapres Jusuf Kalla memberikan tanggapan yang positif terkait permintaan bantuan kepada warga Yaman tersebut. Ia pun menyatakan rasa terimakasihnya kepada pemerintah Indonesia. "Dia (JK) memberikan bantuan positif untuk warga Yaman yang membutuhkan saat ini," tambah dia.

Sementara itu, Deputi Seswapres Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar, mengatakan pemerintah Yaman sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini mereka pun meminta bantuan kemanusiaan kepada pemerintah Indonesia.

Dewi mengatakan, menurut penjelasan Ahmed Sayyad, kondisi di Yaman saat ini sangat memprihatinkan. "Tidak ada listrik, air bersih, BBM, komunikasi putus semuanya karena tidak bisa charge telepon," jelas Dewi. 

Kendati demikian, kedua belah pihak belum membahas lebih detail terkait permintaan bantuan tersebut. Ia pun berharap agar konflik di negara Yaman tersebut segera berakhir.

Lebih lanjut, menurut Dewi, Wapres pun menegaskan saat ini negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pun lebih memprioritaskan dilakukannya dialog dalam penyelesaian konflik di negara Islam.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement