REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Potensi putra dan putri Polisi Republik Indonesia (Polri) yang tergabung dalam Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) belum dioptimalkan secara maksimal.
Kabaharkam Polri Komjenpol Putut Eko Bayuseno mengatakan selama ini, institusi Polri terus menggalakkan sinergi dan kerjasama dengan berbagai lembaga, tetapi justru kurang memberdayakan para kader keluarga besar Polri tersebut.
“KBPPP darah daging Polri harus kita rangkul selalu,” katanya saat memberikan sambutan mewakili Kapolri Badrodin Haiti pada Musyawarah Nasional (Munas) IV KBPPP di Jakarta, Senin (18/5).
Eko mengatakan ada banyak program yang bisa disinergikan bersama. Di antaranya mencegah terjadinya pelanggaran hukum agar tak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia pun mengajak KBPPP untuk menyukseskan tugas Polri tersebut.”Sesuai arahan Kapolri, kita fokus pada pencegahan ketimbang penegakkan hukum,” tuturnya.
Eko pun memaparkan data-data pentingnya pencegahan dibandingkan dengan penegakkan hukum. Selama ia menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, tak kurang dari 3600 kasus berhasil diselesaikan dengan mufakat.
Keberhasilan ini sekaligus memangkas potensi biaya bila kasus tersebut naik di pengadilan. “Jika biaya per kasus Rp.4,7 juta sebanyak Rp 16 miliar bisa diselamatkan,” paparnya dalam acara yang mengambil tema ”Optimalisasi Sumber Daya Kader KBPPP dalam Perang Aktif Pembanguan Nasional.
Ketua Umum KBPPP, Agenanda Djatmika, mengatakan potensi KBPPP Polri sangat besar. Tak kurang dari 1,4 juta kader bernaung di KBPPP. Mereka adalah aset bangsa yang jika diberdayakan secara baik akan menghasilkan kekuataan sumberdaya manusia yang berakal budi tinggi dan mampu membawa bangsa ini menuju arah kesejahteraan seperti amanat UUD 1945 dan Pancasila.
Karena itu, ungkap Agenanda, Munas yang berlangsung 18-19 Mei itu tak hanya mengagendakan pemilihan ketua umum, tetapi juga akan mencetuskan sejumlah rekomendasi kebangsaan.”Kita akan rumuskan program-program yang sentuh langsung masyarakat,” imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
