REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) hasil Muktamar Surabaya menilai belum saatnya Presiden Joko Widodo merombak kabinet. Perjalanan kabinet selama enam bulan, disebut belum cukup untuk publik melakukan penilaian.

"Kami menilai saat ini bukan waktu yang tepat," kata Ketua DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Rusli Effendi, Ahad (17/5).

Menurutnya, meskipun publik menyuarakan reshuffle kabinet tapi hal itu adalah hak prerogatif presiden. "Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi, apakah akan menggunakan hak prerogatifnya atau tidak," katanya.

Menurut dia, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri yang membantu melaksanakan tugas-tugasnya di pemerintahan. Ketika ditanya, bagaimana kinerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang merupakan kader PPP di kabinet, Rusli menegaskan kinerjanya baik.

Menurut dia, kinerja Menteri Agama terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang menyimpulkan hasil baik. Selama sekitar sebulan terakhir, publik mengusulkan agar Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet, terutama menteri-menteri bidang ekonomi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika