REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN-- Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj mengakui adanya beberapa menteri dalam Kabinet Kerja yang memiliki kinerja cukup lemah, sehingga tidak mampu memberikan hasil signifikan.

"Ada beberapa menteri yang lemah, terutama tim ekonomi," katanya, usai pembukaan Pra-Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) zona Sumatera di Pesantren Al-Kautsar Medan, Ahad (17/5).

Pendapat itu disampaikan Said Aqil Siradj terkait munculnya wacana reshuffle atau perombakan kabinet terhadap menteri yang membantu tugas Presiden Joko Widodo. Menurut dia, cukup banyak indikator yang menunjukkan lemahnya kinerja tim ekonomi dalam Kabinet Kerja, seperti nilai tukuar rupiah yang merosot hingga tembus Rp 13 ribu per dolar AS.

Demikian juga dengan terus menurunnya daya beli, dan bertahan mahalnya harga berbagai bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. "NU sudah sering menyampaikan rekomendasi (tentang kebijakan ekonomi itu)," ucapnya.

Beberapa rekomendasi dari NU tersebut telah dijalankan pemerintah sepeti penghapusan broker-broker raksasa"dalam berbagai kebijakan ekonomi nasional. "Sekarang sudah dimulai. Seperti Petral di Singapura yang dibubarkan. Gus Dur dulu sempat mau membubarkan, tetapi belum dalam kondisi kuat," ungkapnya.

Mengenai reshuffle, pihaknya menyerahkan kewenangan penuh kepada Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif, termasuk jika mengganti kader NU yang ada dalam kabinet. "Itu hak Presiden, terserah presiden, tidak ada upaya kita (untuk melobi)," ujar Said Aqil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika