REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai komposisi partai politik di kabinet perlu diubah. Terutama bila Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet atau "reshuffle" agar lebih adil.

"Sebagai partai utama pengusung Presiden Jokowi, sekaligus pemilik kursi paling banyak di DPR, seharusnya jatah menteri untuk PDI Perjuangan lebih banyak," kata Said Salahudin dihubungi di Jakarta, Sabtu (16/5).

Said mengatakan representasi partai dalam kabinet memang tidak bisa dihindari. Karena itu, sebagai pemenang pemilu, jatah menteri untuk PDI Perjuangan tidak bisa disamakan dengan partai pengusung lain yang mempunyai kursi di DPR lebih sedikit, seperti Partai Nasdem dan PKB.

Said menilai dengan 109 kursi di DPR, manfaat yang diterima Presiden di DPR dalam mengamankan program-program pemerintahan di parlemen tidak bisa disamakan dengan yang diterima dari PKB, Partai Nasdem atau Partai Hanura. Di DPR, PKB hanya memiliki 47 kursi, sedangkan Partai Nasdem dan Partai Hanura hanya 35 kursi dan 16 kursi.

"Karena itu, wajar bila jumlah keterwakilan PDI Perjuangan di Kabinet Kerja ditambah menjadi enam atau tujuh menteri. PKB boleh tetap empat menteri, tetapi Partai Nasdem yang dukungannya lebih kecil cukup tiga menteri dan Partai Hanura tetap dua menteri," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika