REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Kemampuan seluruh desa di Kabupaten Bandung dalam mengelola keuangannya masih tidak merata. Sebagian memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkecukupan, tapi tidak mampu melakukan pengelolaan. Sebagian lagi, punya SDM dengan jumlah terbatas tapi mampu mengelola keuangan desanya.

Ketua Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kabupaten Bandung Deni Abdullah mengkhawatirkan kenaikan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) secara signifikan di Kabupaten Bandung pada tahun ini akan menyulitkan pemerintahan desa dalam melakukan pengelolaan keuangan.

"Ketika ini (ADPD) didistribusikan ke desa, sebetulnya ada kekhawatiran di kami, jangan-jangan desa kurang mampu dalam pengelolaannya," tutur Deni, Kamis (14/5).

Terlebih, hingga kini, belum ada studi yang menilai kemampuan pengelolaan keuangan oleh desa di Kabupaten Bandung. Namun, menurut dia, kurangnya infrastruktur di beberapa desa, menjadi kendala tersendiri dalam mengelola keuangan desa.

Kemampuan infrastruktur di seluruh desa di Kabupaten Bandung dalam mengelola keuangan, lanjut dia, tidak merata. "Makanya sebagian desa akan mampu mengelola tapi sebagian desa lagi akan kerepotan dalam pengelolaannya," ujar dia.

Karena itu, pengawasan dan supervisi memang harus dilakukan. Sebab, jika tidak begitu, kenaikan jumlah ADPD malah membuat desa boros dalam menggunakan anggaran. "Jika supervisi tidak dilakukan dengan optimal, itu sama saja dengan menyuruh desa melakukan pemborosan anggaran," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika