REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhroh mengatakan sebenarnya tidak ada larangan jika Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

Namun ia menilai, kurang etis jika Ibas menjadi Sekjen, setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipilih menjadi ketua umum.

"Sebenarnya tidak dilarang tapi etis nggak kalau keluarga menjabat semua," kata Siti saat dihubungi ROL, Selasa (12/5).

Ia melanjutkan jika Ibas dipilih menjadi Sekjen, maka Partai Demokrat akan semakin terjebak dalam label partai keluarga. Siti mengatakan, walaupun sudah dikategorikan memiliki kriteria yang cocok jadi pendamping ketua umum, Ibas tetap berstatus anak SBY.

"Ini yang mengindikasikan permainan nepotisme di mata publik. Sebab, ujung-ujungnya kepercayaan ketua umum tak diberikan kepada kader lain yang lebih mumpuni," jelasnya.

Siti menambahkan, di Partai Demokrat banyak kader yang berkompeten dan sanggup menjabat posisi sekjen. Sayangnya kekurangan partai ini adalah membangun kepercayaan kepada tokoh-tokoh partai lainnya.

"Buktinya persaingan ketua umum saat ini hanya mengunggulkan satu nama," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015-2020. SBY terpilih secara aklamasi melalui Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya, Selasa (12/5) malam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika