REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah Indonesia perlu mengubah kebijakan sektor kelautan. Perubahan perlu dilakukan untuk lebih fokus meningkatkan produktivitas perikanan tangkap.

"Zaman di mana kita bakar membakar kapal harus kita kurangi. Tapi zaman di mana kita tingkatkan produktivitas kita harus ganti," kata Wapres dalam pidatonya saat meresmikan program Jangkau, Sinergi dan Guideline (JARING) di Pantai Boddia, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Senin (11/5).

Menurut Kalla, upaya penangkapan kapal asing sudah berjalan dengan baik yang terbukti dengan berkurangnya kegiatan kapal asing di wilayah perairan Indonesia. Kendati demikian, Wapres tetap mengimbau pengawasan penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing harus dilakukan oleh seluruh masyarakat.

"Periode untuk mengurangi ilegal fishing dari luar sudah efektif. Tinggal bagaimana konsisten. Jadi butuh kerja sama dengan seluruh pihak untuk menghilangkan yang ilegal," kata Kalla.

Wapres mengatakan, setelah pencurian ikan oleh pihak asing berkurang, maka akan lebih mudah untuk meningkatkan produktivitas dengan memberikan modal usaha yang lebih besar kepada nelayan kecil. "Karena kalau pun kurang berjalan ya kurang manfaat juga untuk mengusir illegal fishing apabila kita tidak memanfaatkan situasi itu. Maka itu harus diberikan tambahan modal untuk beli kapal baru dan sebagainya," kata Kalla.

Wapres meresmikan program JARING untuk meningkatkan jumlah permodalan dari perbankan bagi nelayan dan pengusaha perikanan. Program Jangkau, Sinergi dan Guideline (JARING) merupakan kerja sama yang dilakukan oleh OJK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta beberapa lembaga keuangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika