REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, tidak baik terus mendesak pemerintah Jokowi-JK untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Misbakhun mengatakan, semua pihak harus membiarkan presiden melakukan evaluasi dan menyerahkan keputusan terakhir sepenuhnya kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.
"Reshuffle ini kembalikan pada presiden, itu sepenuhnya hak presiden sebagai poros dari sistem presidensial. Presiden jangan didorong untuk lakukan reshuffle," kata Misbakhun dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5).
Misbakhun mengatakan, munculnya isu reshuffle tersebut adalah sesuatu hal yang wajar. Dalam pemerintahan Jokowi-JK yang sudah berjalan selama sekitar enam bulan, lanjutnya, merupakan suatu hal yang tidak salah jika dilakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantu presiden tersebut.
"Sebagai sebuah sistem modern, kabinet Jokowi-JK dievaluasi itu wajar. Karena basis kabinet kerja, yaitu melihat kinerja menteri-menterinya,"
ujarnya.
Meski demikian, Misbakhun kembali mengingatkan semua pihak untuk tidak terus mendesak Jokowi melakukan reshuffle. Menurutnya, jika hal tersebut terus dilakukan, maka akan muncul kegaduhan yang akan berdampak buruk pada pemerintah.
"Jangan sampai keinginan reshuffle timbulkan kegaduhan politik yang buat kinerja pemerintah kembali terpukul oleh hiruk pikuk politik yang harusnya bisa kita kendalikan," kata politikus Partai Golkar tersebut.
Bahkan, lanjutnya, bukan tidak mungkin, akan muncul persepsi yang keliru di masyarakat jika reshuffle dilakukan terlalu dini. "Kalau kemudian didorong presiden untuk melakukan evaluasi yang terlalu cepat, maka akan timbul persepsi politik baru, dimana presiden dinilai salah dalam menyusun kabinetnya," ujar Misbakhun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
