REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil meminta partai politik yang tengah bersengketa, Partai Golkar dan PPP untuk islah agar nantinya tidak meganggu pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015.
Koalisi masyarakat sipil kawal pilkada yang terdiri dari Correct, Perludem, KoDe Inisiatif, YLBHI, IPC, Para Syndicate dan JPPR menjadikan hal itu sebagai salah satu poin dalam pernyataan pers bersama di YLBHI, Jakarta, Jumat (8/5).
"Kita mendorong partai politik untuk menyelesaikan konflik internalnya, segera, islah, agar tak mengganggu tahapan pilkada serentak 2015 ini," kata Veri Junaidi dari KoDe Inisiatif dalam konferensi pers tersebut.
Ia mengatakan, partai politik yang bersengketa akan menyeret KPU ke dalam masalah bila ngotot untuk mengikuti pilkada. Hal ini mengingat kedua Parpol tersebut kini belum memiliki ketetapan hukum yang final dan mengikat terkait keabsahan masing-masing pengurus partai politik.
"Bila dipaksakan ikut bisa saling gugat dan tidak selesai," katanya.