REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga ia tidak begitu mempermasalahkan apabila tidak lagi menjabat sebagai menteri.
"Saya tidak ada masalah karena 'reshuffle' adalah hak prerogatif Presiden," katanya di Jakarta, Jumat (8/5).
Sofyan menjelaskan Presiden dan Wakil Presiden pasti memiliki penilaian tersendiri terkait perombakan kabinet, apalagi data terbaru menunjukkan adanya perlambatan kinerja dalam ekonomi nasional.
"Mereka pasti punya penilaian sendiri, kalau orang tidak puas itu wajar, karena pertumbuhan ekonomi cuma 4,71 persen. Tapi pertumbuhan ini merupakan hasil dari ekonomi global dan internal," jelasnya.
Ia bahkan berseloroh banyak kemudahan yang didapatkan sebagai menteri, namun tugas dan tanggung jawab yang diberikan sangat berat karena menteri bekerja untuk pemerintahan yang mendapatkan mandat dari rakyat.
"Kehormatan kita diberikan mobil RI dan pergi ke pesta tidak perlu mengantre. Memang gajinya kecil, jadi itu kehormatan luar biasa yang diberikan negara, tapi dituntut kerja keras," ujar Sofyan, berseloroh.
Sofyan pun menceritakan dirinya telah mandiri secara finansial dan tidak bergantung dari negara, sehingga tidak merasa rugi apabila lengser sebagai menteri, karena jabatan tersebut merupakan amanah.
"Selama lima tahun (ketika tidak menjabat sebagai menteri pada KIB II), saya dapat gaji besar, karena kerja dimana-mana. Saya 'independent' finansial sekarang, jadi kalau, misalnya, di-'reshuffle' tidak ada masalah sama sekali," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika