REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan keamanan yang dijalankan oleh pemerintah di Papua selama ini mendapat kritikan. Direktur Imparsial Poengky Indarti menilai kebijakan tersebut bukan menyelesaikan konflik, namun menimbulkan berbagai macam permasalahan.
Poengky menilai kebijakan keamanan yang ada di Papua selama ini hanya menghasilkan rasa ketidakamanan bagi masyarakat Papua asli maupun pendatang.
Poengky menilai hingga saat ini, kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh aparat TNI dan Polri masih sering terjadi dan menjadi panorama keseharian. "Rasa aman di Papua menjadi barang yang mahal," ungkap Poengky di Jakarta, Rabu (6/5).
Poengky menambahkan, kondisi tersebut terjadi dari tahun ke tahun. Menurut dia, hal tersebut hanya menimbulkan rasa trauma bagi masyarakat Papua khususnya korban pelanggaran HAM. "Hal itu tidak bisa dibiarkan secara terus menerus, harus ada penyelesaian yang konkret," kata Poengky.
Menurut Poengky aparat keamanan yang melakukan pelanggaran HAM harus segera dihukum. Selain itu, aparat keamanan di Papua juga harus diminimalkan untuk mencegah potensi terjadinya kekerasan yang sama.
Menurut Poengky, pelanggaran HAM tersebut terjadi saat operasi militer besar-besaran yang dilakukan di Papua. "Mereka beralasan dengan adanya gerakan separatisme untuk keluar dari Indonesia, tapi masalah yang terjadi bukan hanya itu," imbuh Poengky.
Poengky mengatakan harus ada cara pandang yang berbeda dalam menentukan kebijakan keamanan oleh pemerintah saat ini. Poengky berharap tidak adanya lagi cara militer untuk menyelesaikan konflik di Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
